Jakarta (ANTARA News) – Amerika Serikat (AS) yang didera
krisis finansial tidak mengalami kebangkrutan dan berusaha
untuk memperbaiki sistem ekonominya, sementara Indonesia
yang juga terkena imbasnya harus memperkokoh pondasi
ekonominya sehingga rakyat tidak sengsara.
“Krisis finansial yang dialami AS saat ini terjadi karena
negara itu berperilaku seperti besar pasak daripada tiang,”
kata pakar ekonomi Faisal Basri dalam seminar yang
diselenggarakan Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) bekerja
sama dengan Fiedrich Naumann Stiftung, Friedrich Ebert
Stiftung dan Goethe Institut di Jakarta, Kamis.
Pembicara lainnya dalam seminar itu ialah Franz Magnis
Suseno dan A. Tony Prasetyantono.
Lebih jauh dalam seminar yang bertema “Ekonomi Pasar Sosial
dan Krisis Ekonomi Global: Dapatkah Sistem Epasos Bertahan
di Tengah Krisis Ekonomi” itu, Faisal mengatakan sistem
kapitalisme yang diterapkan oleh AS juga tidak bangkrut,
berbeda dengan sistem komunisme yang telah mengalai
kebangkrutan.
Di dalam negeri AS, ada usaha-usaha untuk menyelamatkannya
agar tidak terperosok ke dalam jurang kebangkrutan.
Usaha-usaha yang dilakukan antara lain pemberian dana
talangan oleh pemerintah AS kepada lembaga-lembaga keuangan
yang bermasalah, katanya.
“Tak ada talangan yang diberikan kepada orang-orang miskin.
Hanya korporasi yang mendapat untung dari dana talangan
yang dikucurkan pemerintah,” kata Faisal.
Ditambahkannya, krisis finansial yang didera AS tak separah
ketika the Great Depression melanda negara Paman Sam itu
pada tahun 1930-an dan krisis pada tahun 1970-an.
Pada bagian lain Faisal menyatakan bahwa krisis itu juga
menyebabkan negara-negara lain tersandera.
Menurut dia, negara-negara besar, seperti Rusia, China dan
Jepang termasuk yang tersandera karena jaringan ekonomi AS
yang menggurita.
Karena itu, katanya, diperlukan usaha-usaha bersama untuk
memperbaiki tatanan dunia dengan membuat arsitektur baru.
Proses koreksi
Sementara itu, A. Tony Prasetyantono menyatakan pro proses
koreksi sedang berlangsung atas sistem yang diterapkan di
AS. Negara itu mungkin pertumbuhan ekonominya pada kuartal
nanti negatif, walau saat ini masih mengalami pertumbuhan
positif.
“Di dunia tak ada sistem yang sempurna dan ‘bom waktu’ bisa
juga terjadi di negara-negara lain, seperti di China.
Jepang telah mengalami pada tahun 1990-an yang ditandai
dengan pertumbuhan ekonomi stagnan,” kata dosen ekonomi dan
bisnis UGM itu.
Dikatakannya, dampak krisis ini juga terimbas ke Indonesia,
namun kondisi dan situasinya berbeda dengan krisis
multidimensi pada 1998.
Dalam upaya mengatasi krisis finansial itu, ia melihat
sejumlah bank di AS akan dimerger seperti yang pernah
dialami Jepang.
Di Indonesia, Tony mengatakan kinerja BRI yang memiliki
nasabah jutaan dan banyak dari kelompok Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) bisa menjadi contoh.
“Sejumlah bank meniru pa yang dilakukan BRI yang menggarap
kelompok tersebut yang memiliki “interest margin ” tebal.
Mereka membajak pegawai BRI,” ujarnya.
Dalam seminar dengan moderator Ivan A. Hadar, Franz Magnis
Suseno membahas landasan filosofis, sejarah lahirnya
ekonomi pasar sosial, demokrasi, kebebasan dan penegakan
hukum, terutama di Jerman.
“Ekonomi pasar sosial yang diterapkan di Jerman harus
didefinisi ulang dan ekonomi harus dibangun sehingga semua
bisa ikut serta,” kata Romo Suseno yang pada 1950-an saat
masih remaja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan
hidup.
Ia juga merujuk kepada Partai Sosial Demokrat (SDP) sebagai
contoh yang berusaha mengubah orientasi politik ekonominya
dari Marxisme menuju pasar sosial.
Walau demikian, katanya, kebebasan dan demokrasi memang
penting, tetapi jangan lupa untuk memasukkan hak-hak sosial
dan solidaritas dalam mengambil kebijakan di bidang
ekonomi. (*)
Date : 24-10-2008 06:53 WIB
Source : Antara
Category : Ekonomi dan Bisnis
